Pemkot Denpasar Raih Peringkat Pertama Capaian IPKD MCP 2024 Tingkat Nasional

Kota Denpasar berhasil mengungguli dua kota lainnya, yakni Pemerintah Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Blitar. 

Tak hanya sebagai terbaik pertama, Pemkot Denpasar juga berhasil mendapatkan peringkat Terbaik Ketiga dalam capaian Rata-rata IPKD MCP 2018-2024, pada kategori yang sama. Adapun dua terbaik lainnya masing masing Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Padang Panjang. 

Pengumuman penghargaan ini secara resmi dibacakan dalam acara peluncuran Indikator MCP 2025 sebagai bagian dari komitmen dalam upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran pemda seluruh Indonesia, Rabu (5/3).

Hadir di kegiatan daring tersebut Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dan Inspektur Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih, di ruang rapat walikota.

 

Keberhasilan ini, kata Jaya Negara, merupakan kebanggaan bagi Pemkot Denpasar. Hal ini juga bisa disebut sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas komitmen Pemkot Denpasar dalam melakukan pencegahan korupsi.

“Prestasi ini akan menjadi pacuan dan motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Denpasar untuk terus mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan seluruh program utamanya yang bersifat tata kelola pemerintahan,” ucap Jaya Negara.

Naning Djayaningsih menyampaikan, setelah penghargaan ini diraih, ke depannya kinerja dalam hal MCP di Pemkot Denpasar akan terus ditingkatkan. Hal tersebut mencakup 8 area perubahan yang diintervensi serta menjadi pencermatan KPK dalam MCP, di antaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Optimalisasi Pajak Daerah. 

“Dalam hal ini Inspektorat Kota Denpasar  yang menjadi leading sector telah bersinergi dengan KPK RI dalam menjalankan program-program antikorupsi di lingkungan Pemkot Denpasar. Ini semata ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ucap Naning Djayaningsih. 

Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dalam sambutannya menyampaikan, pencegahan korupsi paling efektif adalah dimulai dari integritas dimensi individu secara perseorangan.

“MCP ini bukan hanya bicara soal skor tapi bagaimana dari awal perencanaan sampai penyelesaian ada kontrol, pengamatan, pengendalian, dan pencegahan korupsi terhadap 8 fokus area dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dengan MCP ini juga mendorong terlaksananya efisiensi anggaran,” kata Setyo. @ mis