Bupati Sutjidra Rampingkan OPD

SINGARAJA, NusaBali

Bupati Buleleng dr I Nyoman Sutjidra memutuskan akan merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan di awal jabatannya ini salah satu upaya untuk memaksimalkan kerja OPD di tengah efisiensi anggaran. Perampingan OPD saat ini sedang disusun kajian untuk nanti ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Hal ini disampaikan Bupati Sutjidra usai sidang paripurna pidato pertama Bupati Buleleng di DPRD Buleleng, Rabu (5/3). Sutjidra menyebut saat ini sedang disusun kajian perampingan OPD yang disesuaikan dengan ketentuan. “Sudah didiskusikan bersama Pak Sekda bagaimana skema perampingan. OPD mana saja yang dirampingkan, ini dilihat dulu kalau ada di rumpun yang sama boleh,” kata Sutjidra.

Perampingan OPD ini disebut Sutjidra menjadi salah satu solusi menghadapi efisiensi anggaran. Sehingga dengan OPD yang lebih ramping, biaya operasional dapat dipangkas untuk lebih fokus ke program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa ditemui di tempat yang sama menambahkan, semua OPD memiliki kemungkinan yang sama untuk dirampingkan. Hanya saja yang paling mendasar akan kembali ke masalah rumpun perangkat daerah. Suyasa menjelaskan ada sejumlah pertimbangan yang membuat ada OPD yang tidak bisa digabung karena berbeda rumpun atau bersifat berdiri sendiri. Pertimbangan lain juga melihat tipe dan skor penilaian masing-masing OPD selama ini.

“Semua punya kemungkinan (digabung). Dinas Kebudayaan gabung lagi dengan Pariwisata, ada sejarah dulu memang Disbudpar sebelum dipisah sendiri-sendiri. Dinas PUTR dengan Dinas Perkimta, kalau digabung masih bisa,” ungkap Suyasa. Yang menurutnya perlu analisa lebih jauh adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) karena bersifat sendiri. Jika harus dilebur karena tidak ada rumpun yang sama harus dibawa ke Setda. Hal ini pun masih menjadi kajian mendalam. Sebab secara regulasi Dinas Arpusda di Pemprov Bali sudah dilebur. Namun baru-baru ini ada surat edaran, untuk kembali mengaktifkan Dinas Arpusda.

“Arpusda Buleleng sekarang sudah di level B penilaiannya, sudah baik itu dilakukan pusat. Semua akan jadi pertimbangan untuk kajian. Tahun ini buat analisa dan kajiannya untuk ditetapkan menjadi Perbup,” terang dia. Sejauh ini, Pemkab Buleleng menaungi 40 OPD yang terdiri dari dinas, badan, inspektorat, RSUD Buleleng hingga 9 pemerintah kecamatan.

Sementara itu Jabatan Bupati-Wakil Bupati Buleleng secara resmi diserahterimakan, Rabu kemarin di ruang sidang utama DPRD Buleleng. Serah terima jabatan dilakukan oleh Ketut Lihadnyana yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buleleng kepada Bupati dr I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna.

Sutjidra-Supriatna dalam pidato pertamanya setelah dilantik di Istana Kepresidenan di Jakarta 20 Februari 2025 lalu, mengatakan siap membangun Buleleng lebih maju adil dan sejahtera. Komitmen itu akan diimplementasikan secara awal melalui program kerja 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Kedua kader PDI Perjuangan ini pun akan menjalankan visi misi membangun Buleleng selama lima tahun ke depan dengan jargon Buleleng Produktif, Adaptif, Tuntas Emansipatif dan Nyata (PATEN). 

Namun di awal kepemimpinannya Sutjidra-Supriatna memprioritaskan masalah aksesibilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan, stunting dan pelestarian budaya. “Rencana kerja 100 hari pertama kami bersama instansi terkait sudah menyiapkan seragam sekolah gratis kepada siswa baru tingkat TK, SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Memberikan fasilitas ambulance jenazah dan penitipan jenazah gratis kepada masyarakat kurang mampu,” ucap Sutjidra. Lalu pada bidang pelestarian budaya, juga sudah disiapkan pembinaan dan pementasan kesenian legendaris asli Buleleng. 

Selain juga pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 90 persen. Sutjidra juga sudah merancang agenda yang berfokus pada penertiban pedagang bermobil di Pasar Anyar Singaraja. Penataan di kawasan Jalan Diponegoro dan seputaran Kota Singaraja juga sudah disiapkan rancangan untuk mempercantik perwajahan kota.

“Program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat tentu akan kami teruskan dan akan dipadukan dengan program prioritas kami. Kami I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna meminta doa restu dan dukungan dari seluruh stakeholder internal dan eksternal Pemkab Buleleng serta seluruh lapisan masyarakat dalam memimpin roda pemerintahan di Buleleng,” ajak Sutjidra. Sementara itu mantan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana meyakini dengan dua sosok pimpinan Buleleng baru yang sudah berpengalaman, dapat membawa Buleleng lebih maju ke depan. “Pak Bupati (Sutjidra) pernah jadi wakil bupati sebelumnya dua periode dan Pak Wabup (Supriatna) juga sebelumnya jadi Ketua DPRD. Dua orang hebat ini bersinergi saya punya rasa optimis Buleleng semakin menggelinding ke depan. Kita doakan saja,” kata Lihadnyana.

Dia mengatakan prinsip pembangunan di Buleleng harus lebih banyak prioritas program yang menyentuh masyarakat langsung. Kendati saat ini ada efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Presiden RI, Buleleng sudah lebih dulu melaksanakannya. Menurutnya efisiensi anggaran sangat erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan baik dari segi anggaran dan perencanaan. Efisiensi anggaran pun mencerminkan efektivitas pemerintahan untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakatnya. 7 k23