ARTICLE AD BOX
Dalam acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Pos Bloc, Jakarta, pada 26 Februari lalu, Backstagers Indonesia menegaskan komitmennya terhadap standarisasi industri event dan riset berkelanjutan untuk memastikan sektor ini berkembang secara optimal.
Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana, menegaskan bahwa event bukanlah biaya, melainkan instrumen investasi yang berperan sebagai mesin penggerak ekonomi. “Tiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam event mampu menghasilkan 2,6 kali lipat kontribusi ekonomi di daerahnya, sebagaimana ditemukan dalam studi Oxford Economics,” ujarnya.
Selain itu, industri kreatif telah terbukti menjadi salah satu sektor dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, sektor ini menyerap 278 ribu lapangan pekerjaan dan menyumbang Rp120 triliun terhadap PDB nasional. Dengan pertumbuhan yang pesat, industri event memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Untuk memastikan pertumbuhan industri event yang berkelanjutan, Backstagers Indonesia memperkenalkan program pendidikan lanjutan (Continuing Education) guna meningkatkan profesionalisme pelaku industri. Melalui kerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Backstagers juga berkomitmen melakukan riset mendalam untuk mendukung kebijakan yang lebih berpihak pada industri event.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah Backstagers Indonesia. "Kolaborasi antara industri event dan pemerintah sangat penting untuk memastikan sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Backstagers Bali, I Wayan R Supertama menyatakan siap menyukseskan program kerja DPP Backstagers di Bali dengan menjalin kolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten.
"Backstagers Bali siap ikut menumbuhkan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan Pemerintah dan sektor swasta," tegasnya. 7 isu