Riset Pilkada: 58 Persen Pemilih Bali Anggap Wajar Politik Uang

“Ada 58 persen masyarakat atau pemilih Bali yang menganggap bahwa politik uang adalah hal yang wajar,” ujar Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unud Dr Kadek Dwita Apriani SSos MIP di sela Diseminasi Hasil Kajian Publik Pilgub Bali 2024 di Kantor KPU Bali, Denpasar, Jumat (14/3/2025).

Hasil ini didapat dari proses pengambilan data melalui wawancara tatap muka terhadap 800 responden yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada/Pilgub Bali 2024 dilakukan 10-18  Februari 2025. Responden ini di-sample mewakili 3,28 juta pemilih yang tersebar di sembilan kabupaten/kota melalui teknik multistage random sampling.

“Kami tidak menanyakan, ‘Anda setuju tidak dengan politik uang?’ tidak begitu, tetapi secara eksperimental,” jelas Dwita yang juga akademisi Ilmu Politik Unud ini.

Para responden ditanya, ‘Bila tetangga/keluarga/kolega Anda menerima uang/hadiah dari Cagub/Cawagub/Timsesnya dan memilih kandidat tersebut dalam Pilkada, apakah Anda menilainya sebagai hal yang wajar?’ Hal ini untuk menghindari kesan menyerang responden dari sisi norma, sekaligus dapat melihat kepermisifan pemilih.

Sehingga, didapati mayoritas responden menilai politik uang sebagai sesuatu kewajaran. Hal ini pun diperkuat lagi dengan temuan bahwa mayoritas responden juga mengaku tidak menolak uang yang diberikan kandidat/tim kampanye.

Sebanyak 52,8 persen responden mengaku menerima uang namun menentukan pilihan sesuai hati nurani. Kemudian, 15,1 persen secara eksplisit mengaku menerima uang dan memilih pemberi. Dan, 29,0 persen mengaku tidak menerima dan tidak memilih pihak pemberi, serta 3,1 persen lainnya tidak menjawab.

“Menurut teori lama tahun 2005-2010, diagregasi seluruh Indonesia untuk Pilkada, prevalensi politik uangnya adalah 10 persen. Kalau selisih antar kandidatnya 5 persen, politik uang itu main banget. Di Bali saat ini 15,1 persen responden tidak malu bilang menerima dan memilih yang memberikan,” beber Dwita.

Perbandingan prevalensi politik uang Pilkada secara nasional beberapa tahun lalu ini memang tidak bisa disimpulkan sebagai peningkatan kepermisifan terhadap politik uang karena berbeda waktu dan skup wilayah. Namun, dengan pola mirip telah ditemukan bahwa kepermisifan politik uang di Pilkada/Pilgub Bali lebih tinggi dari data riset terakhir di level nasional.

Sementara itu, dilihat dari bentuk pemberian, uang tunai menjadi barang pemberian kandidat/tim kampanye yang paling disukai responden dengan persentase 35,8 persen. Kemudian, disusul sembako yang disukai 26,6 persen dan sumbangan perbaikan tempat ibadah disukai 17,9 persen.

Lain-lainnya ada bentuk pemberian berupa sumbangan upacara adat 8,4 persen, safari kesehatan gratis 8,1 persen, 2,1 persen tidak menjawab, dan bantuan seragam PKK/sekaa gong/rejang dan lainnya 1,1 persen.

Hasil riset kolaborasi KPU Bali dan LPPM Unud ini memiliki Margin of Error (MoE) plus minus 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. *rat