Proyek PPN Pengambengan Dimulai Juli

NEGARA,NusaBali

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 direncanakan akan mulai berjalan pada Juli 2025. Proyek ini akan didanai melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IDB) dengan nilai konstruksi sebesar Rp 1,15 triliun.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum PPN Pengambengan Lukman Hadi seizin Kepala PPN Pengambengan Andi Mannojengi pada, Senin (10/3) menjelaskan bahwa nilai awal konstruksi untuk pengembangan PPN Pengambengan ini sebenarnya direncanakan sebesar Rp 1,3 triliun. Namun karena adanya pembagian anggaran dengan pengembangan PPN Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat, porsi untuk kontruksi pengembangan PPN Pengambengan disesuaikan menjadi Rp 1,15 triliun.

Proses pengembangan PPN Pengambengan ini diawali penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah pusat dengan pihak lender atau pemberi pinjaman pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, telah dilakukan pengadaan jasa konsultansi terkait penyusunan review Detail Engineering Design (DED) dan dokumen dokumen tender. "Tender dijadwalkan pada bulan April ini. Namun nanti itu pun masih prakualifikasi. Jika (proses tender) berjalan lancar, diharapkan bulan Juni sudah ada pemenang tender dan groundbreaking dapat dilaksanakan pada bulan Juli," ujar Lukman. 

Mengingat nilai proyek yang lebih dari Rp 1 triliun, tender akan dilakukan secara internasional. Artinya, proyek ini bisa diperebutkan para rekanan dari luar negeri. "Tender internasional karena nilainya di atas Rp 1 triliun. Kalau masih Rp 999 miliar masih bisa tender nasional," ucap Lukman. 

Sesuai timeline yang telah disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2025 akan mencakup pembangunan pemecah gelombang (breakwater), revetment, reklamasi area industri, pengerukan kolam, dermaga 2, dan fasilitas lainnya. Kemudian tahun 2026, direncanakan lanjutan reklamasi area industri, pembangunan dermaga 3, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat pembuangan sampah (TPS), dermaga 1, seleksi investor untuk pemanfaatan kawasan industri, dan pemindahan kapal perikanan tahap I (dari Pelabuhan Benoa dan sekitarnya).

Selanjutnya di tahun 2027, pembangunan akan dilanjutkan dengan target penyelesaian pada Desember 2027. Pada tahun yang sama, juga dijadwalkan uji coba operasional pelabuhan selama 3 bulan, proses administrasi penetapan status penggunaan (PSP) ke Kementerian Keuangan, kelanjutan seleksi investor, dan lanjutan pemindahan kapal perikanan tahap II. Kemudian tahun 2028, seluruh kapal perikanan dari Pelabuhan Umum Benoa diharapkan telah dipindahkan ke PPN Pengambengan dan peresmian pengoperasian direncanakan pada Januari 2028. 

"Kalau semua berjalan lancar, PPN Pengambengan yang baru ditargetkan mulai beroperasi penuh di tahun 2028," ungkap Lukman. Lukman Hadi menyatakan nantinya seluruh kapal ikan dari Pelabuhan Benoa akan dipindahkan ke PPN Pengambengan. Di mana Pelabuhan Benoa sendiri akan difokuskan sebagai pelabuhan umum, khususnya sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). 

Pengembangan PPN Pengambengan akan mencakup perluasan kolam labuh yang sebelumnya 20 hektare menjadi hampir 70 hektare. Begitu juga ada perluasan lahan daratan untuk menyediakan tempat perusahaan-perusahaan dari Benoa dan berbagai fasilitas lain dari sebelumnya 13,5 hektare menjadi sekitar 50 hektare.

"Untuk perluasan (lahan) akan dilakukan reklamasi. Jadi untuk pengembangan lahan semua ke arah laut, tidak ada lahan masyarakat. Kalau reklamasi nanti kita akan lakukan cut and fill. Jadi kita lakukan pengerukan sedimen di kolam labuh, dan sedimen itu kita gunakan untuk reklamasi. Kekurangannya nanti baru ngambil di luar," kata Lukman. 

Di samping meningkatkan kapasitas pelabuhan, Lukman menyatakan bahwa pengembangan ini juga menjadi solusi terhadap masalah sedimentasi yang kerap terjadi di kolam labuh. Ia mengungkap kolam labuh di PPN Pengambengan yang ada saat ini hanya mampu memfasilitasi kapal dengan bobot di bawah 30 gross tonnage (GT). 

"Kita tidak mampu melayani di atas itu. Meskipun areal kolam labuh terlihat masih lapang tapi kapal 30 GT tidak bisa masuk karena dangkal. Untuk masuk sampai ke dekat dermaga pun harus menunggu kondisi air pasang tertinggi. Dengan pengembangan nanti, kapal di atas 30 GT bahkan diproyeksikan kapal 300 GT bisa sandar di sini," ujar Lukman. Dengan pengembangan itu, PPN Pengambengan diperkirakan akan mampu menampung sekitar 1.300-1.600 unit kapal. Kemudian ada proyeksi peningkatan produksi perikanan antara 61.000-124.000 ton, penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.800-25.000 orang, peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) antara 41-83 unit, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara Rp 48-148 miliar, dan estimasi pajak antara Rp 112-227 miliar.

Sebelumnya, Lukman mengaku bahwa sudah mengadakan beberapa kali sosialisasi ataupun focus group discussion (FGD) terkait rencana mega proyek ini. Kemudian dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di tahun 2024 lalu juga melibatkan langsung masyarakat dari 3 desa yang terdampak, yaitu Desa Pengambengan, Desa Tegal Badeng Barat, dan Desa Cupel.

"Design pengembangan ini tidak ada mengeyampingkan nelayan lokal. Termasuk aktivitas, fasilitas kita perbarui lagi. Tidak akan mengusir. Konsepnua kolam eksisting tetap untuk nelayan lokal, dan kolam ekpansi-nya beda," ucap Lukman. 

Secara umum, Lukman mengatakan, pengembangan ini tidak akan berdampak terhadap nelayan lokal. Bahkan dirinya menegaskan bahwa nelayan lokal akan lebih diuntungkan. 

"Wilayah kolam tetap seperti saat ini tapi mereka diuntungkan bertambahnya perusahaan dari Benoa. Salah satu contoh kecil, pastinya nanti kapal ikan Benoa yang biasa menangkap ikan tuna, mereka butuh umpan. Umpan buat nangkap tuna itu adalah ikan lemuru," ujarnya. Saat proses pembangunan nanti, Lukman menyatakan sudah dipertimbangkan agar aktivitas nelayan tetap berjalan. Pengembangan ini diharapkan memberikan multiplier effect atau efek berganda terhadap perekonomian masyarakat sekitar. 

"Nantinya banyak pekerja yang membutuhkan kos-kosan dan berbagai kebutuhan dasar. Terlebih kapal-kapal besar yang biasa melaut hingga sebulan atau bahkan berbulan-bulan pastinya akan memerlukan kebutuhan pokok yang sangat besar," ucap Lukman. Kemudian untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jembrana, juga dipastikan bakal bertambah. Salah satunya adalah potensi peningkatan PAD dari retribusi pelelangan ikan. 

"Tentunya dengan pembangunan ini pasti akan berpeluang mendapat PAD itu. Salah satu contoh lainnya juga untuk kebutuhan air bersih, nanti akan disiapkan Perumda Air Minum Daerah. Kita berusaha supaya ekonomi tidak hanya orang luar yang hidup. Tapi bagaimana masyarakat Jembrana juga bisa menikmati kegiatan ini," ucapnya. 7 ode