ARTICLE AD BOX
AMLAPURA, NusaBali
97 Ormas (organisasi kemasyarakatan) di Karangasem yang memenuhi syarat sesuai UU Nomor : 17 tahun 2017 tentang Ormas, belum ada yang mengajukan proposal untuk amprah biaya kegiatan tahun 2025.
Padahal Kesbangpol Karangasem telah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut.
"Belum ada yang ajukan proposal, untuk memohon bantuan kaitan menyelenggarakan kegiatan," jelas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Karangasem I Wayan Sutapa di ruang kerjanya, Jalan Kapten Jaya Tirta, Amlapura, Kamis (6/3).
Disebutkan, di Karangasem tercatat ada 166 ormas, termasuk yayasan, yang terdaftar. Hasil verifikasi tahun 2018, tercatat 166 ormas terdaftar, namun hanya 97 ormas memenuhi syarat sebagai ormas. 69 lagi tidak memenuhi syarat, dari 97 ormas, ternyata tidak semuanya aktif.
Hanya ormas berupa yayasan. katanya, hampir semuanya aktif, sedangkan yang berupa perkumpulan, banyak non aktif. Seperti halnya
KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Karangasem, telah lama tidak aktif, karena ada dua kepemimpinan di pusat.
Sejak I Gusti Putu Parwata sekarang Bupati Karangasem, mengundurkan diri sebagai Ketua KNPI Karangasem, tahun 2021, sejak itu tidak ada lagi penyegaran pengurus.
Selama ini setiap perayaan Sumpah Pemuda, ormas kepemudaan diundang untuk memeriahkan perayaan. Belakangan ini hanya Pemuda Anshor, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, yang terlihat.
"Padahal pemerintah menyediakan anggaran untuk biaya melakukan kegiatan organisasi, bagi yang memiliki kepengurusan yang sah, bukan terjadi dua kepemimpinan," tambahnya.
Ormas yang ada di Karangasem di antaranya KNPI, HWK, AMPI, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (Piveri), Pemuda Panca Marga (PPM), Bhayangkari, Persit Kartika Candra Kirana, Pemuda Pancasila, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPPP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan lain-lain.
Di bagian lain, Ketua DPC Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Karangasem I Gede Arya Adnyana mengatakan, dalam waktu dekat melakukan konsolidasi, untuk merencanakan mengajukan proposal agar memiliki biaya operasional organisasi. "Masih dikoordinasikan dengan pengurus, terkait pentingnya mengajukan proposal agar dapat bantuan sosial dari pemerintah," jelas I Gede Arya Adnyana.7k16